A

Sungguh memprihatinkan, di tengah harapan masyarakat jawa barat akan adanya pemerintahan gubernur dan wakil gubernur baru yang semakin pedili dan kontributif membangun jabar, tindakan Dede yusuf selaku wakil gubernur malah kontra produktrif terhadap hal itu. Belum lama berlalu evaluasi 100 hari pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf dilakukan, kami selaku mahasiswa benar-benar di buat kecewa dengan tindakan dede yusuf yang terkesan memanfaatkan jabatan sebagai wakil gubernur demi kepentingan kelompoknya. Seolah lupa akan janji-janji kampanyenya, tindakan memperkenalkan caleg dari partai tertentu disela-sela lawatan sebagai wakil gubernur beberapa waktu lalu ke sebuah SMU di Cimahi (20 okt 2008), kami nilai sebagai tindakan yang sangat tidak pantas dan dapat diperkarakan oleh semua masyarakat jawa barat.

Hal itu kami anggap demikian karena sikap tersebut bukanlah sikap seorang pejabat publik yang baik. Tindakan tersebut kami anggap masuk dalam katagorikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan yang diamanahkan oleh rakyat. Sangat tidak pantas, apabila seorang pejabat publik menyalahgunakan jabatan yang berasal dari amanah rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongannya, terlebih dengan niat hanya mengejar popularitas semata. Kami selaku mahasiswa menilai progress yang dilakukan Dede Yusuf sebagai seorang Wakil Gubernur selama beberapa bulan terakhir semenjak dilantik hanya sebatas upaya untuk menebar popularitas semata. Jika hal ini terus berlanjut, kami mahasiwa beserta rakyat Jawa Barat akan mempertanyakan kembali keseriusan Seorang Dede Yusuf untuk mengemban amanah sebagai Wakil Gubernur. Jika memang tidak serius, alangkah lebih baik untuk semua jika Dede Yusuf tahu diri dan MUNDUR saja sebagai wakil Gubernur Jawa Barat.

Curricullum Vitae

Nama : Gena Bijaksana

Panggilan : Gena

Alamat : Jl Mandiri Raya No 279 Perumnas 3 Bekasi Timur, Bekasi

Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 4 Mei 1987

Kewarganegaraan : WNI

Marital Status : Belum Menikah

Hobby & Interest : Baca & Diskusi

Phone : 022 925 789 72

Email : genabijaksana@yahoo.com

Education : TK Al Muhajirin Bekasi

SDN Setia Mekar 1 Bekasi

SLTPN 11 Bekasi

SMUN 1 Bekasi

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung

Prestasi Akademis : Penerima Beasiswa PT Sanbe Farma Tahun 2006

Kemampuan dalam Bidang Komputer : MS Word

MS Publisher

MS Powerpoint

Coreldraw X3

Pengalaman Organisasi : Wakil Ketua Osis SLTPN 11 Bekasi

Juara 2 Band Sekolah SMUN 1 Bekasi

Anggota Badan Perwakilkan Mahasiswa Fikom Unpad 2004

Panitia Kongres 3 Keluarga Mahasiswa Universitas Pajdjadjaran 2004

Ketua Panitia Mentoring Al Islam Biro Kerohanian Islam Fikom Unpad 2004-2005

Ketua Biro Kerohanian Islam Fikom Unpad 2005-2006

Tim Materi Orientasi Jurusan Manajemen Komunikasi Fikom Unpad 2005

Panitia Extra Sensory Perception Training 2006

Anggota Dept HRD Himpunan Mahasiswa Manajemen Komunikasi 2006-2007

Dirjen Hubungan Eksternal Dep Luar Negeri BEM KEMA Universitas Padjadjaran 2007-2008

PRESIDEN BEM KEMA UNPAD

KABINET KEBANGKITAN 2008-2009

Mengikuti Seminar dan Pelatihan : Live Revolution Tung Desem Waringin

Spiritual Journey

Motivation & Spiritual Training Biro Kerohanian Islam Fikom Unpad

Training for Communication Trainer Neuro Linguistic Programme & Analysis Transactional

ESQ Eksekutif Angkatan 71

Pengalaman Menjadi Pembicara : Trainer Leadership Training BEM Fakultas Pertanian Unpad 2007

Trainer Pelatihan Mentor STPDN 2005-2006

Trainer Academy of Mentor Biro Kerohanian Islam Fikom Unpad 2006-2007

Trainer Training awal Kepengurusan Biro Kerohanian Fikom Unpad 2006

Moderator Obrolan Seputar Islam Fikom 2007

Moderator Pelatihan Garda Aksi Agent of Change Bem Kema Unpad 2007

Trainer Law of Attraction Mentoring Gabungan Fikom 2007

Trainer Training Public Speaking Senat Mahasiswa D3 Fakultas Sastra Unpad 2007

Pembicara dalam Ta’lim Bulanan Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang Unpad 2007

Kondisi Indonesia saat ini semakin menyedihkan. Harga bahan bakar minyak dan gas yang mestinya dijamin kestabilannya oleh pemerintah kini semakin tidak tersentuh oleh rakyat kecil. Lebih parahnya, adalah ketkidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan harga jual di pasaran. Dalam beberapa kasus di bandung, harga minyak tanah bahkan menyentuh Rp. 12ribu per Liter dan Harga LPG yang dijanjikan akan menjadi bantuan pasca konversi pun semakin tidak tersentuh oleh rakyat. Pertanyaannya dimana tanggung jawab pemerintah?

Pemerintah rupanya lebih peduli dan sayang terhadap para cukong dan makelar yang mencatut kesejahteraan dari rakyat. Para pemain harga dan makelar minyak dan gas dibiarkan keberadaanya. Pemerintah lebih sayang dengan koruptor-koruptor dibandingkan dengan rakyat. Hak Angket MIGAS hanya digunakan pemerintah SBY JK untuk menaikan nilai tawar politik menjelang 2009 bukan demi kesejahteraan rakyat.

Terhitung dalam 4 tahun kepemerintahan SBY-JK harga BBM sudah naik sebanyak dua kali hingga menyentuh Rp. 6000. kondisi kesejahteraan rakyat semakin memburuk. Bahkan dalam minggu ini puluhan korban jiwa harus berjatuhan di tragedi pembagian infaq Pasuruan hanya demi untuk mendapatkan uang yang jumlahnya tidak seberapa. Ini membuktikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam 4 tahun terakhir tidak PRO RAKYAT. Janji-janji pemerintah untuk meningkatkan dan melakukan upaya pemerataan kesejahteraan HANYA OMONG KOSONG dan rakyat SEMAKIN TIDAK PERCAYA dengan pemerintahan SBY.

Namun rupanya, ditengah kebingungan rakyat kecil, hari ini Jumat 19 September 2008, SBY hadir di kota Bandung. Kehadiran orang no 1 di Indonesia yang bahkan tidak diketahui oleh rakyat. Kami Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Bandung Raya menilai bahwa kehadiran SBY di kota Banding kali ini HANYA SEBUAH SAFARI POLITIK PERSIAPAN 2009. Rakyat tidak merasakan dampak positif apapun dari kehadiran SBY di kota Bandung. Dan kami menilai menjelang 4 tahun kepimimpinan SBY-JK TIDAK ADA PERBAIKAN YANG SIGNIFIKAN DAN PROGRESIF dalam kondisi Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu kami MAHASISWA BEM BANDUNG RAYA menyatakan bahwa PEMERINTAHAN SBY JK TELAH GAGAL!

Koordinator BEM BANDUNG RAYA

Setelah melalui proses yang cukup panjang dan melelahkan, rakyat kota Bandung pada akhirnya harus menyambut pemimpin baru mereka. Baru… pada realita di lapangan, hal itu mungkin saja dapat diperbincangkan lebih lanjut. Karena seperti semua orang tahu bahwa incumbent lah yang kembali disahkan untuk duduk di puncak pemerintahan kota Kembang ini. Ya, pasangan Dada Rosada dan Ayi Vivananda yang pada beberapa waktu lalu telah disahkan sebagai pemenang dari Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Kota Bandung ini, akhirnya akan resmi dilantik menjadi pasangan walikota dan wakil walikota yang sah pada tanggal 16 September ini.

Dengan berbekal … suara pemilih, pasangan Dada Ayi melaju kembali menjadi Orang nomor satu dan dua di bandung ini. Mudah-mudahan jumlah perolehan suara tersebut tidak hanya dipandang sebagai indikator kemenangan oleh keduanya. Lebih jauh lagi, perolehan suara tersebut harus dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan oleh walikota dan wakil walikota terpilih kelak. Karena waktu-waktu tebar pesona dan janji-janji manis telah berlalu. Masa kampanye yang menghabiskan milyaran rupiah pun sudah habis masa tayangnya.

Pasca pelantikan ini yang dibutuhkan rakyat Bandung hanyalah segenggam komitmen dan konsistensi dari pasangan calon ini untuk memenuhi janji-janji kampanye mereka. Rakyat tidak butuh lagi kata-kata manis dari pemimpin mereka. Rakyat bandung saat ini hanya butuh bukti, bahwa mereka tidak salah pilih pemimpin. Bahwa pemimpin yang mereka pilih adalah pemimpin yang gentleman, bukan banci yang hanya bisa obral janji.

Namun, sepertinya rakyat lagi-lagi harus mengelus dada. Belum lagi disahkan, rupanya pasangan dada ayai sudah membuat heboh dengan sikapnya beberapa hari lalu. Seperti yang telah diberitakan di media massa nasional, diketahui bahwa untuk kedua calon pemimpin kota bandung ini, telah disediakan dua mobil mewah untuk masing-masing. Sebuah Toyota Camry mewah dan sebuah JEEP telah menanti mereka setelah keduanya resmi dilantik kelak.

Belum lagi diberitakan mengenai biaya pelantikan calon yang membumbung tinggi, kabar-demi kabar ini sepertinya akan membuat dada rakyat semakin sesak. Kok bisa ya? Saat harga-harga Bahan bakar pokok semakin tidak menentu, saat rakyat Bandung menaruh harapan pada hasil pemilu Kepala Daerah lalu. Alih-alih memunculkan sikap kebersahajaan, Dada – Ayi malah mulai menyibakkan ketidakempatian mereka tehadap kondisi rakyat saat ini.

Pelantikan: Seremoni tanpa Empati…

Seremoni tanpa Empati, mungkin selogan ini yang paling pantas menggambarkan kondisi sosio-psikologis masyarakat dalam memandang pelantikan Dada – Ayi kelak. Lagi-lagi yang tampak hanya sebuah upacara yang menghabiskan ratusan juta rupiah tanpa ada warna kontribusi yang terasa pada rakyat di dalamnya. Wangi pemerataan kesejahteraan yang pada saat masa-masa kampanye begitu membumbung tinggi di udara, sama sekali hilang keberadaannya dalam seremoni sehari tersebut.

Empati pada kondisi rakyat yang semakin susah, tertutup make up tebal dari rangkaian perayaan pelantikan ini. Kalau sudah begini, sebenarnya dimanakah buah demokrasi yang dijanjikan itu. Sepertinya nasib hubungan rakyat dan pemimpin kota bandung akan kembali terulang. Dimana toh, sepertinya lagi-lagi rakyat hanya berperan menjadi objek penderita. Menderita hati, dan batin. Semestinya rakyat hang harus merasakan langsung dampak positif dari terpilihnya pemimpin baru. Bahasa lainnya adalah, perut rakyat saat ini lebih berhak untuk dipenuhi terlebuh dahulu dengan kesejahteraan dibandingkan harus memenuhi garasi-garasi mobil bapak walikota berdua.

900 Juta Rupiah dihabiskan hanya untuk memenuhi hasrat walikota dan wakil walikota terhadap mobil mewah baru. Dan, Rp. 200 Juta dihabiskan untuk seremoni pelantikan selama sehari. Apakah memang harus seperti itu? Dapat kita hitung, seandainya rupiah dengan jumlah sedemikian besar itu digunakan untuk dana pendidikan misalnya, mungin minimal ada dua sekolah Dasar yang bangunannya dapat dipugar kembali. Atau seandainya rupiah itu digunakan untuk operasi pasar minyak tanah murah, bisa terbayang berapa banyak rakyat miskin yang diuntungkan oleh keberadaan uang tersebut. Tapi sekarang? Mungkin hanya prestise dari bapak Dada dan Ayi yang terpuaskan dengan adanya mobil mewah dan seremoni tersebut.

Rupanya angin sepoi yang menghembuskan kesejukkan di telinga kedua bapak calon walikota mulai menerbangkan keduanya jauh dari bumi. Bumi dimana rakyat kecil yang berteriak mencoba menggapai harapan. Namun kandas, karena angin sepoi itu hanya membawa para penguasa jauh kelangit ketujuh. Dimana mereka bisa makan enak dengan banyak dan bisa tidur pulas tebal alas. Tanpa pernah mampu dan mau melihat kembali ke bawah.

Perayaan Status Quo

Pelantikan dan pernak-perniknya memang tidak bisa dijadikan satu-satunya parameter keseriusan walikota dan wakil walikota kota Bandung ini kelak. Namun sepertinya sudah menjadi rahasia umum bahwa logika pemimpin semestinya adalah logika pengabdi bukan logika raja. Sikap merakyat bukan sikap penguasa. Lantas dengan segala pernak-perniknya, adakah logika dan sikap pemimpin yang dirindukan rakyat dalam pelantikan walikota Bandung ini? Kita dapat sama-sama lihat .

Sejatinya, pergantian pegampu kekuasaan harus menebarkan wangi kesejahteraan baru pada rakyatnya. Bukan lagi sekadar sebuah seremoni tanpa arti, yang hanya mengejar citra dan menghabiskan Anggaran Belanja semata. Karena budaya seremoni seperti ini adalah warisan sejati zaman Orde Baru.

Warisan budaya yang kental akan warna ABS (Asal Bapak Senang), karena bukan seremoni ketika tiada kemewahan didalamnya. Dan hanya kemewahan yang dapat membuat penguasa senang.Dengan kata lain Seremoni ini pula yang kental akan makna perayaan menangnya status quo. Status Quo yang bermakna lain adalah kemandeggan dalam budaya. Kemandeggan dalam berfikir. Kemandeggan dalam bersikap merakyat. Yang melahirkan warna kemandulan dalam perubahan.

Pelantikan yang seharusnya dimaknai sebagai pintu gerbang perubahan, dijadikan hanya sebagai sebuah seremoni pelepas dahaga para calon penguasa akan sebuah kemewahan. Miris rasanya kita melihat hal itu terus berulang. Seperti lingkaran setan yang selalu dijadikan pembenaran. Budaya negatif yang telah mengakar, mendarah daging dalam benak calon penguasa. Lantas akankah lingkaran selan itu kembali berputar di kota Bandung tercinta ini?

Memerdekakan Paradigma Kontributif.

Semuanya bergantung pada pola pikir yang digunakan oleh para calon pemimpin kita. Bagaimana mereka memaknai proses sakral pengamnilan sumpah jabatan tersebut. Apak mereka mengartikan sebagai sebuah langkah yang yarus diawali dengan hati bersih? Atau sebaliknya membiarkan racun hasrat kemewahan dan kemakmuran pribadi menjadi dewa diatas paradigma kontributif mereka. Paradigma kontributif harusnya independen dari segala bentuk hasrat ingin menguasai, memiliki, atau memperkaya diri.

Namun, pada kenyataannya, seringkali pradigma kontributif ini hanya digunakan sebagai kedok dalam politik praktis, untuk memikat konstituen sebanyak banyaknya. Kedok itu mulai dilepaskan saat harum kekuasaan mulai tercium. Janji-janji manis yang dulu sempat terucap dimasa kampanye ditanggalkan satu persatu. Para pengguna kedok tadi berdiri telanjang tanpa busana etika pemimpin terhadap rakyatnya. Karena mereka membelenggu paradigma kontribusi tadi dengan hasrat pamrih. Jadi, beranikah bapak Dada dan Ayi memerdekakan paradigma kontributif mereka? Jauh dari hasrat kemewahan seremoni pelantikan dan hasrat untuk memiliki mobil mewah baru? Kita akan lihat segera…

Aksi Massa

Tan Malaka (1926) Diunggah dari buku Massa Actie

IX

PERKAKAS REVOLUSI KITA

Dengan pelbagai ragam suara, dalam keadaan yang berbeda-beda dan oleh berbagai golongan rakyat, tujuan politik kita sudah dinyatakan yaitu kemerdekaan nasional. Tentang tujuan akhir ini, orang di seluruh Indonesia telah bulat sepakat. Hanya tentang jalan yang akan ditempuh serta alat-alat yang akan dipakai, berlain-lainan pendapat orang.

Pertukaran susunan negara feodalistis ke kapitalistis yang cepat dan tidak sesuai dengan kemauan alam menyebabkan bangsa Indonesia berubah cepat cara berpikirnya. Tetapi, perubahan cara berpikir ini biasanya tertinggal dari perubahan ekonomi. Umumnya bangsa kita secara lahiriah tampak modern sesuai dengan zaman kapitalis tetapi cara berpikirnya masih kuno, masih tinggal di zaman dahulu, seperti masih menganut Mahabarata, Islam, dan berbagai macam takhayul dan kepercayaan kepada hantu, jin, kesaktian gaib, batu keramat dan lain-lain. Mereka masih terus seperti anak-anak dan berpikiran fantastis.

Kekalahan dalam persaingan ekonomi dengan kapital Barat yang lebih kuat itu menyebabkan terbitnya pikiran tidak betul dan anarkistis (melanggar peraturan) tidak melihat sesuatu dalam sifatnya yang sebenarnya. Ini terjadi terutama di kalangan penduduk dusun-dusun kecil yang baru dikalahkan dan digencet dan sebagian dari kaum buruh industri dan pertanian yang masih muda yakni mereka yang baru dirampas miliknya.

Sebagaimana perbedaan tingkat dalam industrialisasi demikian pulalah perbedaan pikiran penduduk di berbagai daerah di Indonesia. Kita tunjukkan saja perbedaan kemajuan pikiran antara penduduk Jawa dan saudara-saudara kita di Halmahera, atau antara saudara-saudara yang ada di Surabaya dan Semarang yang telah sadar itu dengan penduduk desa yang tidak berindustri. Di mana kapitalisme tumbuh, serta berurat-berakar, di sana mulai hiduplah rasionalisme dan pikiran yang sehat serta lenyaplah dengan perlahan-lahan kepercayaan kepada segala takhayul. Jadi, psikologi dan ideologi jiwa dan akal rakyat bangsa Indonesia sejalan dengan kecerdasan kapitalisme yang senantiasa berubah-ubah. Yang lama lenyap dan yang baru menjadi cerdas.

Sukar sekali membawa sekalian perbedaan pikiran yang sedang dalam transformasi itu kepada satu cita-cita yang sama membangun dan tak berubah. Karena itu pekerjaan yang berat sekali bagi kaum revolusioner akan membawa seluruh rakyat Indonesia kepada garis-garis yang sesuai dan selaras dengan aksi-aksi marxistis. Ia mudah tergelincir menjadi tindakan cari untung, anarki, dan mempercayai jimat-jimat.

Sampai waktu ini belum ada satu partai yang pandai menarik satu garis yang cocok dengan keadaan-keadaan yang ada di Indonesia dan memimpin rakyat kita di sepanjang garis itu. Beberapa partai berturut-turut tersesat di jalan yang tidak membawa ke tujuan.

Mempercayai jalan parlementer yang tenteram, yakni meretas jalan kemerdekaan Indonesia dengan cara berebut kursi dalam Dewan Rakyat dan meminta-minta supaya diberikan kekuasaan politik, kita namai “percobaan untung-untungan” yang menyesatkan. Percobaan ini hanya dapat dipikirkan secara teoretis dan praktis di dalam negeri jajahan yang mempunyai borjuasi bumiputra. Kerja bersama yang jujur dengan golongan penjajah Belanda di luar atau di dalam Dewan Rakyat adalah pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia.

Tidak dimaksudkan bahwa kita selamanya membelakangi Dewan Rakyat. Sebaliknya, bila besok atau lusa kita mendapat kesempatan melalui jalan pemilihan yang langsung untuk menduduki Dewan Rakyat, kewajiban kitalah memasukinya. Sungguh kita berbuat keliru dan penakut bila tidak bertindak begitu. Tetapi, belum semenit juga kita bermaksud bekerja bersama di dalam Dewan Rakyat dengan perampok gula, pencuri minyak dan penyamun getah, kita terpaksa memasukinya, menentang, melakukan aksi oposisi dengan penuh keberanian, dan memecahkan topeng mereka. Kita pergunakan Dewan Rakyat sebagai “Pengadilan Rakyat” dan kita rintangi tindakan pemerintah dari dalam. Dengan berbuat demikian, dapatlah kita sekadarnya mendidik rakyat yang tak boleh menulis dan bicara politik di luar Dewan Rakyat itu.

Mempergunakan cara yang sangat bertentangan dengan yang tersebut di atas, kita anggap suatu kebodohan pula karena lebih banyak merugikan usaha kemerdekaan seperti yang dipikir-pikirkan oleh kebanyakan bangsa kita. Selama seorang percaya bahwa kemerdekaan akan tercapai dengan jalan “putch” atau anarkisme, hal itu hanyalah impian seorang yang lagi demam. Dan pengembangan keyakinan itu di antara rakyat merupakan satu perbuatan yang menyesatkan, sengaja atau tidak.

“Putch” itu adalah satu aksi segerombolan kecil yang bergerak diam-diam dan tak berhubungan dengan rakyat banyak. Gerombolan itu bisanya hanya membuat rancangan menurut kemauan dan kecakapan sendiri tanpa memedulikan perasaan dan kesanggupan massa. Ia sekonyong-konyong keluar dari guanya tanpa memperhitungkan lebih dulu apakah saat untuk aksi massa sudah matang atau belum. Dia menyangka bahwa semua lamunannya tentang massa adalah benar sepenuhnya. Dia lupa atau tak mau tahu bahwa massa hanya dengar berturut-turut dapat ditarik ke aksi politik yang keras (secara modern!) dan pada waktu sengsara serta penuh reaksi yang membabi buta. “Tukang-tukang putch” lupa bahwa pada saat revolusi ini kapan aksi massa berubah menjadi pemberontakan bersenjata tak dapat ditentukan berbulan-bulan lebih dulu, sebagaimana yang dapat dilakukan oleh seorang “tukang-tenung”. “Revolusi timbul dengan sendirinya sebagai hasil dari berbagai macam keadaan”. Bila tukang-tukang “putch” pada waktu yang telah ditentukan oleh mereka sendiri, keluar tiba-tiba (seperti Herr Kapp tukang “putch” yang termasyhur itu), massa tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka. Bukan karena massa bodoh atau tidak memperhatikan, melainkan karena “massa hanya berjuang” untuk kebutuhan yang terdekat dan sesuai dengan kepentingan ekonomi.

Tiada satu kemenangan politik pun, hingga sekarang, yang diperoleh massa (bukan oleh segerombolan militer!) jika tidak dengan aksi ekonomi atau politik! Kerapkali pada awalnya orang melalui jalan yang sah. Akan tetapi, karena tukang-tukang putch keluar dari jalan yang sah, yaitu tiba-tiba memakai kekerasan senjata penggempur pemerintah maka 99 dari 100 kejadian, mereka ditinggalkan oleh massa sebab mereka dari mula sudah memencilkan diri dari massa. Demikian juga, 99 dari 100 kejadian, “komplot” putch dapat diketahui musuh. Rancangan putch selamanya bocor karena setengah anggotanya tidak sabar dan mereka ceramah atau karena pengkhianatan anggota yang ketakutan. Atau gerakan mereka dapat dicium mata-mata yang mondar-mandir di mana-mana.

Membuat putch di negeri, seperti Indonesia (terutama di Jawa), di tempat kapital dipusatkan dengan rapinya dan dilindungi oleh militer dan mata-mata ala Barat yang modern – sebaliknya, rakyat masih mempercayai yang gaib-gaib, takhayul dan dongeng – samalah artinya dengan “bermain api”: tangan sendiri yang akan hangus. Kaum anarkis yang biasanya berkata bahwa kekuasaan Barat yang kokoh ini dapat dirobohkan dengan beberapa butir telur “yang meletup” tidak lebih cerdik daripada seorang yang menembak batu dengan kepalanya.

Hanya “satu aksi massa”, yakni satu aksi massa yang terencana yang akan memperoleh kemenangan, di satu negeri yang berindustri seperti Indonesia!

Aksi-Massa tidak mengenal fantasi kosong seorang tukang putch atau seorang anarkis atau tindakan berani dari seorang pahlawan. Aksi-massa berasal dari orang banyak untuk memenuhi kehendak ekonomi dan politik mereka. Ia disebabkan oleh kemelaratan yang besar (krisis ekonomi dan politik) dan siap, bilamana mungkin, berubah menjadi kekerasan. Sebuah partai yang berdasarkan aksi massa yang tersusun pasti mampu membawa aksi massa yang memecah pelabuhan yang tenang dan aman.

Sebagian dari aksi massa menunjukkan dirinya dengan “pemogokan atau pemboikotan”. Bila buruh yang berjuta-juta meletakkan pekerjaannya dengan maksud tertentu (menuntut keuntungan ekonomi dan politik) niscaya kerugian dan kekalutan ekonomi akibat aksi mereka dapat melemahkan kaum penjajah yang keras itu.

Menurut kekuatan dan kemenangan kita pada waktu itu, dapatlah kita memperoleh hak-hak politik dan ekonomi. Di India pemboikotan itu ternyata adalah pisau bermata dua. Di satu pihak ia sangat merugikan importir Inggris, di lain pihak ia memajukan perdagangan bumiputra. Di Indonesia ketiadaan kapital besar bumiputra yang penting itu memberatkan pemboikotan terhadap perdagangan asing.

Bukan saja kekuasaan besar itu disebabkan oleh ikhtiar mengumpulkan kapital yang diperlukan, tapi juga meneruskan pemboikotan itu. Kita mudah memperkirakan bahwa pemboikotan nasional Indonesia yang hebat dan keras sangat dibenci dan dimusuhi oleh imperialis Belanda yang buas, seperti dia membenci pemogokan umum.

Akan tetapi, pemboikotan di Indonesia bukanlah pekerjaan mustahil. Di Pulau Jawa dan di luarnya bukankah banyak kapital bumiputra kecil-kecil yang kalau dikumpulkan ke dalam koperasi nasional dapat melahirkan kapital yang sangat besar. Tapi ikhtiar yang serupa itu terlalu banyak meminta kesadaran, keaktifan dari seluruh lapisan penduduk Indonesia.

Pemboikotan pajak yang dianggap menjadi aksi itu di India tidak pernah dilakukan karena kekuatiran borjuasi terhadap akibat revolusioner. Di Indonesia pemboikotan pajak adalah sebuah senjata ekonomi politik yang sangat sakti.

Tetapi, perbuatan seperti itu berarti “melanggar undang-undang” dan hanya terjadi dalam keadaan-keadaan revolusioner di bawah pimpinan satu partai revolusioner yang kuat betul.

Bagian politik dari aksi massa menunjukkan diri dengan demonstrasi dan di India dengan keengganan kerja bersama mengandung maksud politik dan ekonomi, menagih pemerintahan sendiri (home rule) dari imperialisme Inggris. Bagian politiknya berupa tindakan meninggalkan hal-hal sebagai berikut:

1. badan-badan pemerintahan;

2. pengadilan pemerintahan;

3. sekolah-sekolah pemerintahan; dan

4. polisi dan tentara.

Tindakan yang keempat, karena takut kepada pemberontakan, tidak pernah dijalankan. Yang pertama sampai yang ketiga tidak cukup lama dilakukan dan tak cukup memberi hasil. Apakah di Indonesia dapat lebih lama dijalankan dan lebih berhasil daripada di India? Pertanyaan ini akan kita jawab kelak dalam satu pembicaraan yang khusus.

Demonstrasi politik ditunjukkan dengan massa yang berbaris di sepanjang jalan raya dan di gedung rapat, dengan maksud mengajukan protes dan memperkuat tuntutan politik dan ekonomi dan menunjukkan kepada musuh berapa besarnya kekuatan kita. “Bila semboyan dan tuntutan” sungguh diteriakkan oleh massa, demonstrasi politik dapat jadi gelombang hebat, yang makin lama semakin deras, kuat sehingga meruntuhkan benteng-benteng ekonomi dan politik dari kelas yang berkuasa.

Di negeri yang berindustri seperti Indonesia, “aksi-massa”, yakni boikot, mogok dan demonstrasi, boleh dipergunakan lebih sempurna sebagai senjata yang lebih tajam (di India tidak terjadi sebab bumiputra yang berkapital takut pada pemogokan umum dan kekuasaan politik dari kaum buruh, ketakutan yang tak berbeda dengan borjuasi Inggris!).

Bila sebuah partai revolusioner berhasil mengerahkan kaum buruh yang berjuta-juta agar meninggalkan pekerjaannya dan yang bukan buruh agar tak mau bekerja sama serta seluruh rakyat berdemonstrasi untuk menuntut hak ekonomi dan politik tanpa melempar sebutir kerikil pun kepada pegawai pemerintah, niscaya akibat politik moral dari aksi itu sangat besar artinya. Ia akan mendatangkan keuntungan dalam perjuangan politik dan ekonomi lebih besar daripada seratus Pemberontakan Jambi atau huru-hara, pembunuhan yang aneh-aneh dan dikerjakan oleh anggota-anggota “bagian B” dan tukang-tukang putch yang gagah. Kita tidak boleh melupakan bahwa aksi yang akan kita lakukan itu sekarang dilarang oleh undang-undang tetapi, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan jalan satu-satunya itu.

Tambahan pula, menjadi pertanyaan besar, apakah pemerintah dapat mempertahankan larangan itu, sekurang-kurangnya jika tidak lekas patah arang oleh kekalahan kecil seperti yang sudah-sudah. Hak-hak manusia yang asli seperti mogok (menolak penjualan tenaga sendiri), boikot (menolak kerja bersama, membeli atau menjual barang-barang) dan hak berdemonstrasi (mengumumkan cita-cita) akan lenyap selama-lamanya dari bangsa Indonesia kalau di belakang tiap-tiap orang Indonesia berdiri seorang serdadu imperialis yang bersenjata.

Kelebihan aksi massa daripada putch, ialah bahwa dengan aksi massa perjuangan kita dapat dijaga, sedangkan dengan putch, kita memperlihatkan iri kepada musuh. Di dalam aksi massa, pemimpin boleh berjalan sekian jauh menurut kepatutan yang perlu di waktu ini. Ia selamanya dapat menentukan berapa jauh ia boleh mengadakan tuntutan politik dan ekonomi tanpa tidak menanggung kerugian besar (pengorbanan mesti ada dalam tiap-tiap aksi massa). Dan ia tidak kehilangan hubungan dengan massa. Demikian pun, hubungan antara massa itu sendiri tidak putus. Dengan serangan sekonyong-konyong, yaitu tindakan keras tukang-tukang putch yang disengaja terhadap musuh, mereka dari awalnya gampang diserang musuh. Pemimpin aksi massa dengan memegang “peta perjuangan” di tangannya dapat mempermainkan musuh dengan jalan maju selangkah-selangkah dan kemudian sekali menggempur habis-habisan.

Aksi massa membutuhkan pemimpin yang revolusioner, cerdas, tangkas, sabar dan cepat menghitung kejadian yang akan datang, waspada politik. Ia harus juga bekerja dengan kekuatan nasional yang sudah ada dan tidak mengharapkan kekuatan yang sekadar lamunan. Selanjutnya, ia harus mengetahui tabiat massa yang dipimpinnya (mengetahui waktu dan cara bagaimana reaksi rakyat terhadap kejadian-kejadian politik dan ekonomi).

Ia harus pandai pula bersemboyan yang menyemangatkan rakyat sehingga mengubah “kemauan massa” menjadi “tindakan massa”. Selain itu, kedudukan politik dan ekonomi mesti diketahuinya betul-betul dan ia harus pula pandai mempergunakannya tanpa ragu-ragu. Disebabkan kelas yang berkuasa (pemerintah) mempunyai laskar yang lengkap dan senantiasa siap siaga maka kecakapan dan ketangkasan pemimpin gerakan modern aksi massa mesti mempunyai pengetahuan yang praktis tentang politik dan ekonomi dari negeri serta psikologi rakyat dan kemudian pandai memperhitungkan kejadian kejadian politik yang akan terjadi. Terlebih lagi, pemimpin itu harus dapat mempergunakan “waktu” dengan cepat dan benar, juga mempergunakan sekalian pertentangan di dalam masyarakat kapitalistis (juga di dalam laskar) yang dapat mendatangkan keuntungan.

Jadi, kalau “tenaga bodoh” (seperti di zaman feodal) dapat mengadakan putch, seorang pemimpin pergerakan massa yang modern haruslah seorang manusia cerdas dan bijaksana.

1. Partai dan Sifat-Sifatnya

Apakah yang dinamakan partai? Jika kita mau mengumpulkan dan memusatkan kekuatan-kekuatan revolusioner di Indonesia dengan jalan aksi massa yang terencana buat meretas jalan kemerdekaan nasional, tentulah kita mesti mempunyai satu partai yang revolusioner. Adapun, hingga kini Indonesia belum mempunyai partai revolusioner, yang ada hanya perhimpunan-perhimpunan dari orang-orang yang “berlain-lainan” pandangan dan tindakan politiknya. Satu partai revolusioner ialah gabungan orang-orang yang sama pandangan dan tindakannya dalam revolusi. Dan sebaik-baiknya perbuatan revolusioner adalah tiap-tiap anggota bersama, satu dengan lainnya, dipusatkan.

Untuk menghilangkan suatu perasaan yang kurang baik dari tiap-tiap anggota partai, mestilah tiap-tiap orang diberi hak bersuara, mengemukakan dan mempertahankan keyakinannya dengan seluas-luasnya. Dan sesuatu keputusan partai mestilah dianggap sebagai hasil permusyawarahan dan pertimbangan bersama-sama yang matang dari seluruh anggota. Tiap-tiap permusyawarahan hendaknya dijalankan dengan secara demokratis yang sesungguhnya. Tiap-tiap tanda yang berbau birokrasi dan aristokrasi mesti dicabut hingga ke akar-akarnya. Tetapi, birokrasi dan otokratisme dalam partai tak dapat dihapuskan dengan “maki-makian” atau dengan menggebrak meja tetapi dengan membiasakan bertukar pikiran secara merdeka dan kerja sama dari semua anggota. Tiap-tiap keputusan partai mesti diambil menurut suara yang terbanyak. Jika satu keputusan sudah diterima oleh suara yang terbanyak, mestilah suara yang terkecil, meskipun bertentangan dengan keyakinannya, ” tunduk” kepada putusan dan dengan jujur menjalankan keputusan itu. Jika tidak begitu, niscaya tak akan pernah sebuah partai mencapai tenaga yang revolusioner. Keputusan yang “setengah betul” tetapi dengan gembira dikerjakan oleh seluruh barisan lebih baik daripada keputusan yang ” bagus sekali” tetapi dikhianati oleh setengah anggota.

Partai mesti mempunyai “peraturan besi”. Selanjutnya, barulah ia mampu memusatkan tindakan partai. Partai mesti mempunyai alat-alat revolusioner untuk memeriksa dan memperbaiki segenap perbuatan anggota. Belumlah mencukupi bila seorang “mengakui setuju” dengan suatu keputusan atau peraturan partai. Ia mesti membuktikan dengan perbuatan bahwa ia menjalankan keputusan itu dengan betul dan setia terhadap partai. Perbuatan itu biasanya adalah, misalnya, mencari kawan dalam surat-surat kabar partai, kursus, serikat sekerja dan mengerjakan administrasi dan organisasi partai. Jika ia tak memenuhi hal-hal tersebut atau “terbukti”, bahwa ia tidak setia kepada partai, mestilah dijalankan pendisiplinan. Lebih baik ia keluar dari partai daripada ia merusak partai atau memberikan teladan busuk sebagai seorang revolusioner pemalas kepada anggota-anggota yang lain.

2. Program Nasional Kita

Tujuan politik, ekonomi dan sosial yang revolusioner dari satu partai untuk negeri tertentu dan jalan yang akan dituntut bersama, diterangkan dengan “program nasional” yang revolusioner. Program itu ialah penunjuk jalan bagi partai dan harus diakui, dipahamkan, dipertahankan dan dikembangkan oleh tiap-tiap anggota. Perihal program nasional kita dan sifat-sifatnya yang umum sudah cukup jelas saya uraikan di dalam brosur Naar de republik Indonesia dan Semangat Muda (yang masing-masing dikeluarkan bulan April 1925 dan Januari 1926). Di sini masalah itu tidak akan diuraikan lagi dan silakan pembaca membaca buku-buku kecil tersebut. Tetapi, demi memudahkan pembaca, saya lampirkan juga program nasional itu (tidak dengan keterangan) di belakang buku ini.

3. Tugas dan Organisasi Partai

Partai itu menjalankan tujuan dan pelopor (avantgarde) pergerakan di segala tingkatan revolusi. Pandangannya lebih jauh dan senantiasa berjuang di barisan depan sekali dan, karena itu, ia menjadi “kepala dan jantung” massa yang revolusioner.

Di dalam “revolusi borjuasi” Prancis (1789), avantgarde terdiri dari borjuasi yang revolusioner dan kaum buruh terpelajar yang borjuis.

Merekalah yang mengepalai dan memikirkan revolusi itu, sedangkan kaum buruh industri yang masih lemah dipergunakan sebagai “tenaga budak”, sebagai kuda-kuda. Kejadian seperti ini mungkin juga terjadi di negeri jajahan yang borjuasi bumiputranya kuat tapi tidak diberi kekuasaan politik oleh si penjajah sehingga mereka terpaksa menjadi revolusioner. Di Mesir dan India, pengemudi gerakan kemerdekaan sampai sekarang boleh dikatakan di tangan kaum intelektual yang borjuis.

Adapun yang berjuang di negeri-negeri kolonial itu terutama sekali kaum buruh dan tani revolusioner. Di Indonesia borjuasi bumiputra tak dapat memimpin, moril dan materiel.

Karena kondisi sosial dan ekonomi terlalu lemah, kaum buruh mesti mendirikan cita-cita dan menyusun laskarnya sendiri. Jika kaum borjuis, besar atau kecil, di Indonesia mau memasuki massa, mereka jangan berjuang dengan kapital nasional dan parlementarisme tapi mereka mesti berdiri di atas asas-asas buruh, nasionalisasi dan pemerintahan buruh dan tani. Mereka mesti_ menjadi kaum buruh terpelajar dan berjuang dengan kaum buruh untuk cita-cita buruh dan dengan logika.

Jika kaum terpelajar borjuis mau diakui oleh massa sebagai teman, mereka mestilah berbuat lebih dari kawan-kawannya segolongan yang ada di Mesir, India dan Tiongkok. Sebagai kelas, tentulah mereka tak dapat berbuat begitu sebab dirintangi oleh keturunan, pendidikan dan lingkungan mereka sendiri.

Kelas buruh di Indonesia tak bisa mengharapkan sekalian buruh terpelajar pada borjuis kita, besok atau lusa, akan menerjunkan diri ke dalam massa yang sedang berjuang itu. Tetapi beberapa orang dari mereka (tidak sebagai kelas) “boleh jadi” masuk ke dalam barisan baru sebagai laskar sukarela. Kaum terpelajar borjuis yang revolusioner jika dengan mentah-mentah dimasukkan dalam partai buruh yang revolusioner, itu berarti memborjuiskan kaum buruh kita. Di Indonesia, terutama, hal itu sama artinya dengan “mengebiri”, merampas perasaan revolusioner dan cita-cita yang lanjut dari kaum buruh. Tak kan mungkin keluar tenaga dari kaum buruh yang seperti itu. Partai seperti itu, “bukan ikan dan bukan daging”, bukan borjuis revolusioner proletar.

Malahan jika borjuasi Indonesia lebih kuat dan lebih revolusioner dari sekarang ini, ia tak kan mau dan sanggup berjalan lebih jauh dari “kemerdekaan politik”, yakni merampas kekuasaan politik dari imperialisme Belanda.

Pemecahan-pemecahan masalah ekonomi dan politik yang radikal (dimisalkan ada borjuasi Indonesia yang revolusioner dan kuat) hanya dapat dijalankan dengan merugikan kapital bumiputra itu sendiri. Terhadap pemecahan itu, borjuasi yang dimisalkan itu niscaya tidak menyetujuinya . Di tiap-tiap negeri yang terjajah, borjuasi bumiputra yang revolusioner (terhadap imperialisme) itu dengan segera berubah menjadi reaksioner buruh pada saat imperialisme dirobohkan. Tujuan akhir dari tiap-tiap borjuasi bumiputra yang revolusioner adalah “politik” semata-mata. Di India, Tiongkok, Mesir dan Filipina hal itu sudah berbukti. Begitu pulalah segerombolan kaum borjuis kecil Indonesia. Di dalam perjuangan politik mereka terhadap imperialisme Belanda, tersembunyi cita-cita kepada harta dan kekuasan yang lebih besar. Mereka ingin menjadi tuan-tuan tanah, saudagar kaya raya, bankir dan juga ingin menjadi gubernur, menteri dan lain-lain. Pendeknya mereka ingin menjadi borjuis besar, seperti di lain-lain negeri. Nisbah antara kapital dan tenaga, antara kapitalis dan buruh serta sistem politik, ketiga-tiganya mereka kehendaki supaya tetap kapitalistis. Dengan menggulingkan imperialisme Belanda, kaum borjuis kecil Indonesia ingin kelak dapat menjalankan sekalian kekuasaan politik dan ekonomi terhadap kaum buruh.

Tujuan buruh melewati batas “anti-imperialisme”. Mereka berniat, terang atau kabur, merobohkan kaum kapitalis sama sekali. Kaum buruh Indonesia menghendaki pemecahan yang radikal di dalam perekonomian, sosial, politik dan ideologi, sekarang atau nanti. Bila sekiranya kelak sesudah imperialis Belanda ditentang dan dimusnahkan hingga ke akar-akarnya, meskipun tak mungkin dalam arti kemenangan nasional semata-mata, niscaya kaum buruh akan dan mesti memperkuat barisannya melawan borjuasi.

Jadi, borjuasi Indonesia yang kecil, apalagi yang besar hanya anti-imperialisme saja, sedangkan kaum buruh anti kedua-duanya: imperialisme dan kapitalisme.

Jadi, buruh Indonesia jika dibandingkan dengan borjuasi revolusioner menghadapi perjalanan yang jauh lebih panjang sebelum sampai kemerdekaan sejati. Jadi, semestinyalah mereka lebih giat dan radikal dalam perjuangan dan sekarang pun sudah begitu, seperti di negeri lain-lain.

“Soal organisasi” berhubungan rapat sekali dengan cita-cita sosial, ekonomi dan politik, serta tingkatan revolusioner dari kelas-kelas yang revolusioner. Menurut cita-cita dan “liatnya” sekalian kelas yang revolusioner, bolehlah kita bagi laskar nasional kita dalam: (1) barisan pelopor, yaitu terdiri dari kaum buruh industri yang seinsaf-insafnya dan kaum buruh terpelajar; (2) cadangan yaitu terdiri dari kaum buruh yang kurang insaf dan bukan kaum buruh yang revolusioner yang di masa revolusi berjuang di bawah pimpinan dan berdiri di sisi barisan pelopor.

Seringkali hubungan itu ditimbulkan oleh pemusatan kerja. Pekerjaan partai sehari-hari ialah merapatkan anggota dengan anggota, partai dengan organisasi “sepupunya”, mengurus pembacaan anggota partai, antara partai dan rakyat seluruhnya. Kadang-kadang hubungan itu didatangkan pula oleh agitasi yang cocok dan benar.

Agitasi itu mesti didasarkan kepada kehidupan massa yang sebenarnya. Tak cukup dengan meneriakkan kemerdekaan saja. Kita harus menunjukkan kemerdekaan dengan alasan yang sebenarnya. Kita harus menerangkan semua penderitaan rakyat sehari-hari seperti gaji, pajak, kerja berat, kediaman bobrok, perlakuan orang atas yang menghina dan kejam. Seorang agitator yang cakap setiap waktu harus siap sedia memecahkan sekalian soal yang bersangkutan dengan kehidupan materiel Pak Kromo dengan benar dan revolusioner. Ia juga harus senantiasa bersedia menarik dan memimpin Pak Kromo-Pak Kromo itu kepada aksi politik dan ekonomi yang memperbaiki kebutuhan materiel mereka. Tak boleh kita harapkan bahwa massa akan masuk ke dalam perjuangan karena didorong cita-cita saja!

Massa (di Timur atau di Barat) hanya berjuang karena kebutuhan materiel yang terpenting. Dengan perjuangan ekonomi, seperti pemogokan atau pemboikotan serta ditunjang oleh demonstrasi politik, kita akan dibawa kepada tujuan yang penghabisan!

Segala agitasi mestilah cocok dengan keadaan tiap-tiap daerah. Penerangan terhadap seorang buruh industri tak boleh disamakan dengan seorang tani sebab keduanya mempunyai kebutuhan materiel yang lain-lain. Seorang tani di Jawa pun tak boleh disamakan dengan seorang tani di Sumatera sebab keduanya mempunyai soal-soal tanah dan ekonomi yang berlainan.

Jika agitasi itu benar nyata dan mengenal segala kebutuhan rakyat yang tergencet pada tiap-tiap daerah di Indonesia, bilamana program tuntutan dan semboyan-semboyan kita “sungguh” dipahamkan dan dirasai oleh seluruh lapisan penduduk, jika pemimpin partai liat, tangkas dan cerdas mempergunakan sekalian pertentangan yang ada di dalam masyarakat Indonesia, niscaya hubungan yang perlu “dengan” — pengaruh yang diinginkan “atas” dan akhirnya kepercayaan yang dibutuhkan ” dari” — massa dapat diperoleh partai.

Pasal ini sudah lebih panjang daripada maksud kita yang semula, apalagi bila ditambah pula dengan pembicaraan perihal “teknik” aksi massa. Pun hal ini mestilah kita serahkan kepada pembicaraan yang praktis karena kita tidak “menelanjangi” diri di hadapan musuh dengan membukakan rahasia pun teknik perjuangan kita. Tetapi, di sini mesti kita peringatkan bahwa soal “persenjataan” — meskipun hal itu penting sekali serta sangat kuat menarik perhatian kaum revolusioner! — bagi kita bukanlah soal hidup mati. Ia tunduk kepada soal politik dan organisasi yang revolusioner. Dengan kata lain bahwa massa yang gembira dalam pimpinan partai revolusioner yang berdisiplin baja, berkelahi dengan tangan serta suara nyanyian yang revolusioner, akan merobohkan laskar imperialis sampai ke urat akarnya.

Sebagai penutup pasal ini, boleh kita tambahkan bahwa bagi kemenangan revolusioner, perlu dua faktor berikut ini.

1. Faktor “objektif”, yaitu sebuah tingkatan dari tangan produksi dan kemelaratan massa. Tingkatan itu terutama di Jawa dan di beberapa tempat di Sumatera dalam pandangan kita dianggap cukup.

2. Faktor “subjektif”, yaitu kesediaan bangsa Indonesia yang mesti diwujudkan dalam suatu partai revolusioner yang “sempurna” (teratur dan matang betul) dan keadaan-keadaan revolusioner yang baik.

Untuk mencapainya, partai mesti mempunyai disiplin; massa yang tidak senang itu harus di bawah pemimpinnya. Kemudian dipecah-belah musuh-musuh dalam dan luar negeri. Lihat seterusnya Menuju Republik Indonesia pasal “pukulan strategis”.

Andaipun partai yang revolusioner tidak dapat diperoleh dengan pembicaraan-pembicaraan akademis di dalam partai ataupun tak ada kesempatan bagi bangsa kita yang sengsara dan dihina-hinakan, senantiasa kita dapat mendorong partai itu ke dalam perjuangan ekonomi dan politik yang besar ataupun yang menciptakan “disiplin” yang diinginkan yang memberi pengaruh yang tak dapat ditinggalkan atas massa dan kepercayaan yang dibutuhkan dari massa serta, selain itu keliatan, kecerdasan dalam perjuangan. Itulah syarat-syarat yang akan membawa kita pada kemenangan.

Barisan penduduk yang terdiri dari kelas menengah dan borjuasi yang lemah hanya akan turut berjuang bila terpaksa.

Akan terlampau panjang bila diperbincangkan di sini dengan panjang lebar perihal satu-dua partai. Maksud kita dengan itu ialah apakah kaum buruh dan kaum borjuis yang kecil-kecil mesti dihimpunkan dalam “satu” organisasi nasional dengan “satu” pusat pemimpin atau dipecah dalam “dua” organisasi dengan dua pemimpin tetapi bekerja bersama-sama (Pada waktu ini kaum buruh — sebab sistem yang pasti belum dipakai — boleh dikatakan belum tersusun dalam Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan bukan-buruh dalam serikat rakyat. Keduanya mempunyai satu pengurus besar.).

Bagaimanapun wujud organisasi itu di dalam satu koloni seperti Indonesia, kaum buruhlah yang paling aktif dan radikal. Organisasi tidak boleh menghalang-halangi keaktifan itu. Sebaliknya, ia mesti tahu mempergunakannya dan dapat menghidup-hidupkannya. Organisasi itu semestinya menjadi gabungan dan pemusatan segala keaktifan kaum buruh.

Semestinya diikhtiarkan supaya kaum buruh sebanyak-banyaknya duduk di dalam partai dan memegang pimpinan. Partai revolusioner kita akan berkembang hidup sebesar-besarnya dan sesehat-sehatnya bilamana benih-benih partai ditanam pada tiap-tiap pusat industri.

Demikianlah jadinya, kedudukan P.K.I. terbatas di dalam kota-kota, pusat-pusat ekonomi, pengangkutan; dan Serikat Rakyat (S.R.) harus menjadi partai yang bukan buruh. Selain di kota-kota, di desa-desa pun mestinya didirikan. Dengan jalan seperti itu, dimasukkanlah api revolusioner ke dalam P.K.I. dan S.R., kaum buruh yang setengah insaf dan belum insaf sama sekali tak boleh tinggal di luar organisasi. Mereka mesti diajak masuk ke dalam perjuangan ekonomi yang setiap waktu berubah menjadi perjuangan; mereka dihimpun dalam serikat-serikat kerja sebagai barisan cadangan yang berdiri langsung di bawah pimpinan P.K.I.

Kaum bukan-buruh yang setengah insaf dan yang belum insaf sama sekali dalam politik dan ekonomi, juga tergencet mesti dihimpun ke dalam koperasi rakyat yang juga merupakan barisan pembantu yang berdiri langsung di bawah pimpinan P.K.I. dan S.R.

Demikianlah, P.K.I. mesti mempunyai beberapa organisasi serikat kerja, koperasi dan serikat rakyat yang tiap-tiap beraksi-massa langsung berada di bawah pimpinan P.K.I. Organisasi itu — yang semangatnya dipengaruhi surat-surat kabar partai dan serikat kerja — merupakan laskar revolusi nasional dalam perjuangan menentang imperialisme dan kapitalisme Barat.[1]

Jika satu partai revolusioner benar-benar ingin menjadi pemimpin massa di Indonesia, terlebih dulu partai itu sendiri harus dipimpin sebaik-baiknya. Organisasi partai ialah kesimpulan dari beberapa susunan partai. Dengan kata lain, menjadi “tali nyawa” dari partai, menjadi yang “terpenting”, misalnya seperti penyusunan, pelatihan, pendidikan bagi pemimpin dan anggota-anggotanya. Tambahan pula, partai mesti berhubungan rapat dengan massa, terutama pada saat yang penting, dengan segala golongan rakyat dari seluruh Kepulauan Indonesia. Dengan tidak berhubungan seperti itu, tak kan ada pimpinan yang revolusioner.

[1] Seorang anggota P.K.I. sedapat mungkin adalah seorang buruh atau buruh terpelajar (bukan borjuis). Ia harus mengetahui dan pandai menerangkan komunisme dalam teori dan praktik, taktik nasional dan internasional. Di atas segalanya, ia harus lebih banyak dan lebih canggih untuk melakukan pekerjaan revolusioner, yaitu pekerjaan menyusun dan menggalang pertemanan. Seorang anggota S.R. biasanya adalah bukan buruh, tani, saudagar atau pelajar (mahasiswa). Ia tak usah melakukan pekerjaan revolusioner sebanyak yang dikerjakan anggota P.K.I cukuplah jika ideologinya anti-imperialis dan menghendaki kemerdekaan nasional. Bila dipakai sistem satu partai, kaum buruh dan bukan buruh dihimpun dalam sebuah organisasi yang revolusioner. Dalam partai itu, golongan yang lebih “sadar” dan buruh terpelajar merupakan sayap kiri. Sayap kiri inilah motor pergerakan Indonesia.

Betapa inginnya kami memberi tahu pada bangsa ini bahwa mereka lebih kami cintai daripada diri kami sendiri.

Kecintaan yang meresap dalam relung jiwa,

mengentalkan pikiran, darah, ucap,  dan laku kami.

wahai bangsa, jiwa ini sakit melihat putra negeri yang sekarat ditelan kerakusan. hati ini hancur melhat ketelanjangan moral yang menjadi model sikap yang kian menancap.

biarkan kami yang terluka,

mengalirkan airmata darah kami untuk menjadi  pembasuh lukamu…

cukup sudah kau menderita dalam keculasan para brutus…

tumpah ruahlah semangat kami…

tumpah ruahlah jiwa kami…

tumpah ruahlah jutaan massa dari kami…

bergerak untuk merubah dan memberi warna perbaikan…

MERUNTUHKAN TEMBOK KEPONGAHAN PARA KRIMINOKRAT!!!

Hingga kecintaan itu mencabut lapar dari lambung-lambung kami…

meniadakan haus dari kerongkongan kami…

menghapus kantuk di kedua pelupuk mata kami…

dan Engkau pun tahu bahwa kami MENCINTAIMU…

Trias Politica, sebuah konsep menawan yang ditawarkan oleh seorang Prancis, Charles Montesquieu beberapa abad silam. seperti kita semua ketahui, konsep ideal itju berujung pada satu titik yaitu keseimbangan kekuasaan . Menyikapi, kekuasaan raja yang  saat itu terasa sangat ABSOLUT, maka ditawarkanlah konsep ini. Berawal dari IDE  untuk memecah pemegang kekuasaan terhadap aspirasi rakyat dan pembuat peraturan kenegaraan, supremasi hukum dan kebijakan kenegaraan, akhirnya ditawarkanlah konsep ini. EKSEKUTIF, LEGISLATIF, dan YUDIKATIF.

Namun, kenyataan mengerikan yang mungkin tidak pernah terpikirkan Montesquieu saat itu kini terjadi dinegara kita tercinta INDONESIA. Tiga elemen penting kenegaraan yang dibuat untuk menciptakan perwujudan nyata kesejahteraan bangsa BERSELINGKUH untuk saling menguntungkan satu sama lain.  Eksekutif yang diwakili oleh Presiden dan  Kabinetnya, Legislatif yang terepresentasikan oleh DPR/DPD, serta Jajaran Lembaga Yudikatif Mulai dari MA,MK, Kejaksaan dan Pengadilan, kini bersemangat melakukan akrobat politik kenegaraan di depan publik untuk mendapat tepukan meriah sebagai pihak pembela kepentingan rakyat. Alih-alih demikian, dibelakang layar tiga penghuni lembaga ini masing-masing malah melakukan deal-deal yang menusuk rakyat dari punggungnya. Kasus-kasus seperti kesertaan oknum kejaksaan untuk membela Artalyta menjadi bukti nyata adanya perselingkuhan tersebut.  akrobat politik  anggota dewan yang tarik ulur terhadap kebijakan kenaikan BBM menjadi bukti pula. lantas dimanakah  keseimbangan tersebut? akankah kita kembali mewujudkan jawaban sama seperti diusung oleh Tan Malaka, mewujudkan Massa Actie sebagai solusi bangsa??? haruskah seperti itu??? jika saudara pembaca menanyakan jawaban jujur saya untuk pertanyaan tersebut dalam kondisi tersebut jawabannya, HARUS!!! Hidup Rakyat!!!

Perjuangan ini bermula dari sebuah TEKAD

yang lahir menjelma menjadi sebuah KOMITMEN

Untuk mewujudkan UNPAD BERSINERGIS DALAM KERJA NYATA

menggulirkannya dalam deru PROFESIONALISME

GERAK kami bermula dari satu KEPEDULIAN

yang kian lama menjelma dalam KEBERSAMAAN

IDE, UCAP DAN SIKAP

menjelmakan DIRI menjadi bagian dari SOLUSI

yang menghidupkan kembali OPTIMISME

kami hadir di saat abad melahirkan ZAMAN EMASNYA !

kami BANGKIT untuk belajar menjadi ORANG BESAR !

karena kami ada untuk BANGKIT dan MEMBAWA KEBANGGAAN !

karena kami ada untuk BANGKIT dan siap memikul beban di PUNDAK

dan jujur pada dunia…

Kenalilah kami sebagai….

KABINET KEBANGKITAN

BEM KEMA UNPAD 2008-2009